Sesuai dengan amanat dari Mahkamah Agung dan juga untuk menjawab tuntutan dari masyarakat luas mengenai ketersediaan akses yang terbuka dan transparan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama Denpasar bertekad untuk membuka akses kepada publik sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai yang diharapkan.Dengan hadirnya website ini diharapkan dapat menunjang program transparansi informasi Peradilan dan sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan.
-
(28 Agustus 2019) Rapat rutin Pengadilan Agama Denpasar pada Hari Rabu Tanggal 4 September 2019.
-------------------------------------------------------------------
(12 Agustus 2019) Upacara HUT RI 74 Tahun "SDM Unggul Indonesia Maju" pada hari Sabtu Tanggal 17 Agustus 2019.
- Berita Acara Sidang Versi E-Court | (04/12/2018)
- Smart Court Concept, Peradilan Jaman Now di Era Disruption | (27/11/2018)
- Fiqh Dan Relevansinya Dengan Sejumlah Peraturan Mengenai Ekonomi Syariah | (27/11/2018)
- Alasan Tunda Sidang Itu Untuk Apa Atau Untuk Tahap Apa? | (27/11/2018)
- Rapat Rutin Pengadilan Agama Denpasar | (05/09/2019)
- coba pta | (05/09/2019)
- MONEV LHKPN | (18/04) | (25/04/2019)
Aplikasi-aplikasi Pendukung
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Selengkapnya
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Selengkapnya
